Hati-Hati Dengan Pinjaman Online

Hati-Hati Dengan Pinjaman Online – Sebut saja namanya Erna. Pada Maret 2018, perempuan berusia 26 tahun ini iseng meminjam uang dari layanan pinjaman online sebesar Rp.1,2 juta. Erna mengaku tertarik melakukan pinjaman karena tergiur kemudahan proses pinjaman. Hanya bermodal foto dan kartu identitas, ia sudah mendapatkan pinjaman uang.

Waktu itu saya juga membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari ungkap Erna. Kepincut dengan kemudahannya, Erna melakukan pinjaman lagi. Ia memprediksi, semua pinjaman tersebut masih akan terbayar saat nanti menerima gaji bulanan.

Namun prediksi itu ternyata keliru. Karena beberapa alasan, Erna tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut. Untuk menutupi utang pertamanya, wanita yang bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah swasta di Depok kemudian melakukan pinjaman lain dari aplikasi serupa. Setidaknya, ada lima aplikasi yang ia gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. “Gali lubang tutup lubang gitu-lah” ungkap Erna. Petaka dimulai saat penagihan datang. Saat itu Erna sebenarnya telah melunasi hutang di beberapa aplikasi kecuali dua layanan dengan nominal Rp.1 juta dan Rp.1,8 juta. Meski waktu keterlambatan baru satu bulan, pihak penagih sudah melakukan langkah yang kelewatan.

Contohnya, penagih menggunakan data kontak yang ada di telepon genggam Erna tanpa izin dan mulai menghubungi orang-orang terdekat Erna. Salah satu teman kerja saya ditelepon dan diancam. Jika teman saya ini sengaja menyembunyikan saya, maka semua fasilitas keuangan seperti kartu kredit, ATM, dan lainnya akan dibekukan, jelas Erna. Teror lainnya adalah sang penagih membuat satu grup Whatsapp yang isinya 250 kontak milik Erna.

Di sana, sang penagih memberikan pesan berantai bernada ancaman. Bahkan pihak penagih mengirimkan foto diri Erna bertuliskan MALING dengan beberapa data pribadinya dan dikirim berantai ke seluruh kontak yang ada di telepon genggamnya. Di kontak saya kan ada Ketua Yayasan, paniklah semuanya. Mereka mengira saya hutang sampai ratusan juta, tambahnya. Erna sendiri telah melakukan pengaduan ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, namun tidak ada respon yang berarti. Di tengah kebingungan seperti itu, ia pun bergabung dengan puluhan korban lain yang mengadukan masalah ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Bahaya sekali ya menggunakan aplikasi pinjaman online kalau sampai kita sudah pinjam dan tidak bisa membayar. Dengan bermain game saya bisa menghibur diri dan melupakan sejenak beban pikiran yang ada.

Langkan Antisipasi Dari OJK

Pihak OJK bukannya tidak mencoba membatasi ekses dari pinjaman online ini. Salah satunya dengan secara rutin mengumumkan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Sampai Desember 2018, satu perusahaan sudah mengantongi izin (yaitu aplikasi Danamas dari PT. Pasar Dana Pinjaman), sementara 87 perusahaan lainnya memiliki status terdaftar. Pada tanggal 14 Desember 2018, OJK bersama dengan LBH, korban dan perusahaan juga telah melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Namun banyak dari korban merasa tidak puas dan menuntut tindak lanjut dari OJK, khususnya terkait kejelasan regulasi.

Kami para korban di bawah naungan LBH Jakarta menuntut OJK selaku regulator jasa keuangan untuk membuat aturan baru yang lebih jelas dan tertulis terkait bunga dan sistem penagihan, tegas Fivi lagi. Menindaklanjuti hasil pertemuan OJK dengan LBH, Sekar Putih Djarot (juru bicara OJK) menyebut OJK sudah meminta LBH Jakarta untuk memberikan daftar nama pinjaman online legal yang diduga melakukan pelanggaran.

Selain itu, OJK juga telah mengumpulkan seluruh penyelenggara pinjaman online yang diduga LBH Jakarta melakukan pelanggaran dan meminta klarifikasi penyelesaian pengaduan konsumen. Terhadap yang belum melakukan klarifikasi, OJK telah mengingatkan kembali dan akan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah membuat pedoman perilaku bagi seluruh anggotanya yang mengatur tentang total biaya pinjaman, biaya keterlambatan, dan biaya yang ditanggung peminjam. Pedoman perilaku ini juga mengatur tata cara penagihan, termasuk menggunakan agen penagihan yang telah mengantongi sertifikasi dari AFPI. Pedoman perilaku tersebut harus dipatuhi oleh anggota AFPI. Bila dilanggar, ada sanksi hingga pemberhentian sebagai anggota asosiasi, tutur Sekar.

Selain itu, OJK juga telah mengumpulkan seluruh penyelenggara pinjaman online yang diduga LBH Jakarta melakukan pelanggaran dan meminta klarifikasi penyelesaian pengaduan konsumen. Terhadap yang belum melakukan klarifikasi, OJK telah mengingatkan kembali dan akan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah membuat pedoman perilaku bagi seluruh anggotanya yang mengatur tentang total biaya pinjaman, biaya keterlambatan, dan biaya yang ditanggung peminjam. Pedoman perilaku ini juga mengatur tata cara penagihan, termasuk menggunakan agen penagihan yang telah mengantongi sertifikasi dari AFPI. Pedoman perilaku tersebut harus dipatuhi oleh anggota AFPI. Bila dilanggar, ada sanksi hingga pemberhentian sebagai anggota asosiasi, tutur Sekar.