Diplomasi Ekonomi untuk Persatuan ASEAN

ASEAN belum menerima nilai tinggi untuk persatuan, untuk sedikitnya. Perpecahan ini secara terang-terangan terlihat selama KTT ASEAN 2012 di Kamboja ketika kelompok tersebut gagal menghasilkan komunike bersama dan tahun ini di Vientiane ketika kelompok tersebut hampir gagal melakukannya. Masalah yang dihadapi adalah keterlibatan dengan China dan sengketa di Laut China Selatan, bukannya tidak terkait.

Salah satu penyebab perpecahan tersebut adalah hubungan strategis dan pembangunan yang dalam antara anggota ASEAN yang kurang berkembang dan mitra regional mereka. Hal ini memungkinkan campur tangan eksternal dan tindakan yang disengaja dari mitra-mitra ini di ASEAN, mengikis otonomi kelompok tersebut.

Hubungan mendalam dengan mitra daerah dan otonomi tidak saling eksklusif. Namun, tanpa hubungan yang dalam di antara anggota ASEAN sendiri, yang terakhir dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga mengikis otonomi strategis.

Analis lain telah mengarahkan poin ini ke rumah. Dalam artikel terbaru untuk The Jakarta Post, Evan Laksmana memberikan kejelasan konseptual tentang hubungan antara sentralitas, persatuan, dan otonomi ASEAN. Ketika persatuan merupakan prasyarat untuk sentralitas, pada gilirannya otonomi merupakan prasyarat persatuan.

Bisakah ASEAN mempertahankan otonomi ini di saat persaingan kekuatan besar? Diplomasi ekonomi dapat membantu dan Indonesia harus memberikan kepemimpinan.

Ini adalah pesawat negara setengah menganggur. Agar hal ini berhasil, maka pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia harus terlebih dahulu menertibkan rumahnya pada Economic Diplomacy. Praktik saat ini terlalu bias terhadap pembangunan nasional dan mengabaikan kepentingan strategis negara.

Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri mencontohkan hal tersebut. Didirikan di bawah Menteri Retno L. Marsudi, telah menjadi satu-satunya badan di kementerian yang berfokus pada hubungan ekonomi sejak penghapusan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Eksternal pada tahun 2008.

Tanpa nomenklatur, badan ad-hoc ini bertugas di empat bidang: perdagangan, pariwisata, investasi dan kerjasama pembangunan. Dengan menitikberatkan pada tiga yang pertama, Pokja menempatkan agenda pembangunan nasional di kursi depan, dengan menempatkan kepentingan strategis di kursi belakang.

Jelasnya, secara kelembagaan mengadvokasi pembangunan nasional dalam politik luar negeri Indonesia adalah tujuan yang mulia. Namun hal ini perlu diimbangi dengan perhitungan kepentingan strategis, terutama di kementerian yang merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri. Sebagaimana diuraikan oleh Jan Aart Scholte dalam Journal of Corporate Citizenship (2011), praktik Indonesia saat ini seharusnya disebut diplomasi komersial. Diplomasi ekonomi sejati memobilisasi sumber daya ekonomi, sebagai sanksi atau imbalan, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.

Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia bisa membantu persatuan ASEAN? Salah satu penyebab perpecahan ASEAN dan tugas yang ditinggalkan oleh Kelompok Kerja sama-sama menawarkan petunjuk untuk perbaikan. Indonesia perlu mendorong diplomasi ekonomi melalui kerja sama pembangunan, baik di ASEAN maupun di tingkat nasional.

Pertama, ASEAN harus meningkatkan keterlibatannya dengan anggotanya yang kurang berkembang melalui kerja sama pembangunan dan upaya integrasi masyarakat. Sudah saatnya ASEAN sebagai satu kelompok transnasional menjadi pemain pembangunan, terutama di negara anggotanya yang kurang berkembang.

ASEAN harus menjadi aktor utama dalam bantuan pembangunan di negara-negara anggota yang kurang berkembang jika ASEAN ingin mencapai persatuan. Untuk mencapai hal tersebut, anggota yang dipimpin oleh Indonesia dan yang relatif lebih maju perlu meningkatkan komitmen kelembagaan dan pendanaan mereka ke Sekretariat.

Selain itu, ASEAN perlu mendorong upaya integrasi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan intra ekonomi dan diharapkan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Tujuan-tujuan seperti itu memang tinggi tetapi ada tanda-tanda yang menggembirakan bahwa itu bukan hal yang mustahil. Sekilas data ASEAN Statistics Yearbook 2014 menunjukkan bahwa 6 negara pendiri ASEAN merupakan investor terbesar di Kamboja. Ini menantang kebijaksanaan konvensional bahwa China adalah mitra pembangunan paling berpengaruh di sana.

Kedua, Indonesia sendiri perlu meningkatkan kehadirannya dalam kerja sama pembangunan, terutama dengan anggota ASEAN yang kurang berkembang. Program kerjasama pembangunan utama negara, South-South and Triangular Cooperation (SSTC), dapat menjadi instrumen untuk ini. Untuk mencapai hal tersebut, reformasi SSTC lebih lanjut harus dilanjutkan, sebagaimana dituangkan dalam sebuah studi (2014) oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Tim Koordinasi Nasional SSTC dan Japan International Cooperation Agency, Indonesia.

Reformasi yang disorot adalah dalam mekanisme pendanaan, kerangka peraturan, perampingan proyek, peningkatan kapasitas dan monitori serta evaluasi. Melihat kebutuhan reformasi tersebut, penguatan Tim Koordinasi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menuju pembentukan satu lembaga KSST merupakan langkah yang tepat.

Kegiatan SSTC dengan anggota ASEAN yang kurang berkembang seperti Kamboja, Laos dan Myanmar harus menjadi prioritas. Hal ini terutama akan diterapkan dengan kementerian terkait, BUMN, dan sektor swasta.

Sudah saatnya ASEAN bersatu. Dengan diplomasi ekonomi, ASEAN perlu meletakkan uangnya di mana mulutnya berada dan Indonesia harus memimpin.